Ciliwung Perlu Warga-Pemerintah : Kontrol Sulit karena Kewenangan Tersebar

Warga puncak dan aktifitas memetik teh. Foto : Jabrik | Savepuncak.org

Masyarakat yang peduli terhadap Sungai Ciliwung terus melakukan gerakan penyelamatan lingkungan sungai tersebut. Namun, gerakan masyarakat ini memerlukan campur tangan pemerintah agar memiliki efek yang lebih besar lagi dalam pelestarian Ciliwung.

“Saya tidak melihat ada tokoh dalam pemerintah yang memiliki visi kuat dan kepercayaan besar bahwa community base itu adalah suatu pendekatan yang menjanjikan dalam tata kelola daerah aliran sungai (DAS),” kata Ernan Rustiadi dari Konsorsium (Penyelamatan) Puncak, Minggu (18/12).

Konsorsium Puncak dan 80 mahasiswa Institut Pertanian Bogor selama dua hari lalu melakukan berbagai kampanye dan edukasi keberlangsungan lingkungan hidup kawasan Puncak kepada masyarakat dan Kelompok Tani Hutan Cibulao, di Kampung Cibulao, Cisarua, Bogor.

Sudah lebih dari dua tahun konsorsium ini melakukan pendampingan untuk mewujudkan tekad masyarakat setempat dalam melestarikan hutan di wilayah tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada kegiatan kali ini, selain memperkenalkan dan mempraktikkan teknik pengolahan sampah, komunitas itu juga menyiapkan masyarakat berikut rumahnya sebagai tujuan wisata. Harapannya akan tercipta homestay berbasis kampung perkebunan.

Menurut Ernan, tata kelola DAS harus mengombinasikan pendekatan teknokratis yang dilakukan pemerintah dan pendekatan berbasis komunitas masyarakat. Tanpa memadukan kedua pendekatan itu, sulit untuk mewujudkan tata kelola DAS Ciliwung yang mampu melestarikan ataupun menyelamatkan lingkungan dan menyejahterakan masyarakatnya.

DAS percontohan

DAS Ciliwung, lanjutnya, memungkinkan menjadi percontohan pengelolaan DAS di Indonesia sebab dari hulu hingga hilir sungai ini tumbuh banyak komunitas peduli Ciliwung.

“Kini, tinggal tunggu pihak pemerintah yang menyatukan semua ini. Sebab, masyarakat pun tidak bisa berbuat banyak jika tidak dapat bantuan teknokrasi. Pemerintah pun tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan komunitas masyarakat,” papar Ernan yang juga Ketua Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah IPB.

Ernan optimistis suatu hari akan tercipta tata kelola DAS. Harapan ini akan terjadi apabila orang-orang yang memiliki visi pelestarian sungai menduduki posisi strategis sebagai pengambil keputusan. “Memang butuh waktu lama, kita harus akal dan napas panjang,” katanya.

Sulit kontrol

Een Irawan Putra dari Komunitas Peduli Ciliwung Bogor berpendapat, sudah waktunya Indonesia memiliki sebuah badan atau komisi yang khusus menangani tata kelola sumber daya air atau DAS. Dalam program Nawacita, ada lima DAS yang diprioritaskan untuk ditangani, salah satunya Ciliwung.

“Saat ini, penanganan sungai dan danau, atau sumber daya air tawar, ada di berbagai instansi dan lembaga, dananya tersebar di mana-mana, termasuk di pemerintah daerah. Kerja mereka tidak bisa kita kontrol karena tidak terintegrasi,” tuturnya.

Sabtu lalu, Komunitas Peduli Ciliwung Bogor ini sempat ditemui Presiden Joko Widodo saat mereka bersama anggota Pasukan Pengamanan Presiden melaksanakan “mulung sampah” di Sungai Ciliwung yang melintas di Kebun Raya Bogor.

“Presiden menanggapi dengan serius harapan kami itu. Presiden juga berpesan, kami untuk tidak berhenti melakukan kegiatan peduli sungai ini. Bukan masalah jumlah sampah yang harus kami pulung, melainkan bagaimana kami harus terus bersama masyarakat perlunya menjaga sungai,” tambah Een.

Ikan endemik

Minggu kemarin, Ciliwung River Fishing Community (CRFC) juga melakukan kampanye “mulung sampah” Ciliwung, pelestarian ikan endemik Ciliwung, serta kampanye menghentikan memancing dengan menggunakan tuba (racun) dan setrum (listrik). Kegiatan ini dikemas dalam lomba memancing di Sungai Ciliwung yang melintas kawasan Sempur, Bogor Tengah.

“Di Sungai Ciliwung ini ada lokasi-lokasi di mana ikan endemik bertelur dan berpijah. Kami mengusulkan dan meminta Wali Kota Bogor dan Bupati Bogor untuk menetapkan lokasi-lokasi itu sebagai kawasan cagar alam atau kawasan yang dilindungi,” kata Ruli Maruli dari CRCF, kemarin.(RTS)
——-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Desember 2016, di halaman 26 dengan judul “Ciliwung Perlu Warga-Pemerintah”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*